Dampak perceraian pada psikologis anak. Terkadang, bercerai bisa jadi satu-satunya pilihan yang diambil orang tua setelah mengalami berbagai konflik rumah tangga. Perceraian dapat menciptakan gejolak emosi bagi seluruh keluarga dan juga berdampak besar pada sisi psikologis anak. Pada anak, situasi perceraian orang tua dapat sangat menakutkan, membingungkan, dan membuat frustrasi.
Anak-anak kecil sering berjuang untuk memahami mengapa mereka harus pergi meninggalkan salah satu orang tuanya. Anak juga mungkin khawatir jika perpisahan ini membuat orang tua berhenti saling menyayangi dan mereka tidak lagi menyayangi si anak. Tahun pertama perceraian ialah momen terberat. Anak berjuang paling banyak selama tahun pertama atau kedua setelah perceraian. Anak cenderung mengalami kesulitan, kemarahan, kecemasan, dan ketidakpercayaan.
Kemudian, banyak anak-anak yang bisa bangkit kembali karena pada akhirnya mereka terbiasa dengan perubahan dalam rutinitas sehari-hari dan mereka merasa nyaman dengan pengaturan hidup mereka. Namun, yang lain, tampaknya tidak pernah benar-benar kembali ke kehidupan normalnya. Bahkan, ada juga anak mengalami masalah berkelanjutan hingga dewasa. Anak-anak usia sekolah dasar mungkin khawatir bahwa perceraian adalah kesalahan mereka.
Pada usia remaja, perceraian bisa membuat anak sangat marah. Mereka mungkin menyalahkan dan membenci orang tua atas kejadian ini. Untuk beberapa anak, sebenarnya perpisahan orang tua bukanlah bagian paling sulit. Penyebab stres ialah berbagai perubahan yang terjadi, termasuk pindah sekolah, tinggal di rumah baru, berada di lingkungan baru, dan hanya tinggal dengan salah satu orang tua.
Belum lagi, perceraian juga sering menimbulkan masalah keuangan. Banyak keluarga harus pindah ke rumah lebih kecil, mengubah gaya hidup, dan memiliki penghasilan lebih sedikit. Masalah lain yang bisa jadi dampak dari perceraian ialah kesehatan mental anak terganggu. Tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan budaya, penelitian menunjukkan anak-anak dari orang tua bercerai mengalami peningkatan masalah psikologis.
Bila setelah cerai, orang tua tidak memperhatikan kesejahteraan anak, ini akan memengaruhi mental dan emosional jangka panjang pada anak. Penelitian menemukan bahwa kondisi depresi dan tingkat kecemasan terjadi lebih tinggi pada anak-anak dari orang tua bercerai. Tanda-tanda umum kecemasan atau depresi pada anak-anak termasuk masalah tidur, kesulitan di sekolah, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, menyakiti diri sendiri, gangguan makan, dan kurangnya minat dalam kegiatan sosial.
Anak juga rentan mengalami masalah perilaku, kenakalan, perilaku impulsif, dan mengalami lebih banyak konflik dengan teman sebayanya setelah orang tua bercerai. Pada akhirnya, anak dari keluarga bercerai berisiko tidak berkinerja baik secara akademis. Perceraian orang tua juga dikaitkan dengan tingkat bolos dan putus sekolah lebih tinggi. Kemudian, kondisi perceraian orang tua sewaktu anak masih kecil berdampak pada kurangnya kesuksesan pada usia dewasa muda dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan hubungan romantis. Tingkat perceraian pun jadi lebih tinggi untuk orang-orang yang orang tuanya bercerai.
Ketika anak-anak tumbuh melihat pernikahan gagal, mereka mengembangkan keraguan tentang cinta dan harmoni dalam suatu hubungan. Mereka memiliki masalah kepercayaan dan merasa sulit untuk menyelesaikan konflik dalam suatu hubungan. Saat dewasa, si anak akan memulai hubungan apa pun dengan pola pikir negatif. Bahkan, risiko lain pada anak ialah penggunaan narkoba dan aktivitas seksual dini. Di Amerika Serikat, remaja dengan orang tua bercerai mulai minum alkohol, merokok, dan penggunaan narkoba lebih tinggi. Remaja yang orang tuanya bercerai ketika ia berusia lima tahun atau lebih muda memiliki risiko sangat tinggi untuk menjadi aktif secara seksual sebelum usia 16 tahun.
Namun, tak semua anak dengan orang tua bercerai akan mengalami semua dampak tersebut. Pada dasarnya dampak psikologis pada anak bisa berbeda. Ya, perceraian orang tua bisa membuat semua anak stres, yang membedakan adalah beberapa anak lebih cepat pulih dari anak lain. Bahkan, ada anak merasa lebih lega dengan perpisahan orang tuanya, jika itu berarti tak ada lagi kesedihan, pertengkaran, adu argumen, dan kekerasan yang biasa terjadi di rumah.
Referensi : Dampak perceraian pada psikologis anak
Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat dan agen sosialisasi pertama dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian anak. Sejak anak lahir, keluarga, utamanya orangtua menjadi lingkup terdekat bagi anak dalam belajar mengenal dunia dan lingkungan di sekitarnya. Saat anak beranjak remaja, orang tua menjadi figur atau bagian pembentukan identitas diri dengan menjadi teman diskusi dalam mengambil keputusan serta merencanakan masa depan. Sehingga, keluarga menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis.
Kesejahteraan psikologis anak salah satunya ditentukan oleh tingkat keharmonisan keluarga. Keluarga yang harmonis akan dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam membangun karakter anak secara optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu mengondisikan dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan nyaman bagi anak. Tak jarang, perceraian menjadi jalan yang dipilih suami istri untuk mengakhiri konflik atau permasalahan.
Data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Tempo Interaktif (2018) menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia tergolong sangat tinggi. Diperkirakan bahwa setiap seratus orang menikah, sepuluh pasangan di antaranya bercerai.
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Dr. Nurul Hartini, S. Psi., M.Kes, melakukan penelitian tentang pengaruh perceraian bagi kesejahteraan psikologis anak usia remaja. Dalam penelitian tersebut, Nurul memaparkan perceraian orangtua menyebabkan perubahan dalam kehidupan keluarga. Di antaranya, terjadi perpisahan emosional, perpisahan ikatan pernikahan secara hukum, perpisahan secara ekonomi atau finansial, perpisahan sebagai orang tua utuh, perpisahan keluarga sebagai bagian dari komunitas, dan perpisahan secara fisik dengan menghindari pertemuan dengan pihak yang berkonflik.
Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi pasca perceraian kerap kali menjadi sumber stress bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara psikologis, perceraian orang tua akan menyebabkan anak yang telah berusia remaja kehilangan fungsi dan peran orang tua sebagai manajer dalam keluarga, teman yang membantu mereka dalam mengambil keputusan, serta kehilangan faktor penentu dalam proses pembangunan identitas diri.
“Anak yang berada pada usia remaja dan harus menghadapi kenyataan bahwa orangtuanya bercerai lebih berisiko mengalami gangguan psikologis dan penyimpangan perilaku,” terang Nurul.
Remaja, lanjutnya, merupakan tahap di mana terjadi perubahan besar dalam tumbuh kembang secara fisik kognitif, emosi, sosial, dan kepribadian. Perubahan internal dalam diri remaja pada dasarnya dapat menyebabkan remaja mengalami gangguan psikologis dan penyimpangan perilaku, misalnya penurunan prestasi akademik, sikap menentang, merokok, dan sebagainya.
Meski demikian, dalam paradigma psikologi positif, perceraian orang tua tidak selamanya berdampak negatif bagi anak. Perceraian orang tua rupanya dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan psychological well being atau kesejahteraan psikologis anak dan remaja.
Beberapa penelitian psikologi menjelaskan tentang data peningkatan kesejahteraan psikologis pada anak dalam tiga kasus berbeda. Peningkatan kesejahteraan psikologis anak terjadi ketika, pertama, konflik atau ketidakharmonisan hubungan orang tua sudah berlangsung lama dan anak sering menyaksikan pertengkaran orantuanya. Maka perceraian dapat mengurangi risiko anak menyaksikan langsung pertengkaran orang tua sebagai figur idolanya. Kedua, orang tua yang bercerai kemudian menikah dan membangun keluarga yang harmonis bersama pasangan baru, serta dapat berperan sebagai figur orang tua yang bijak bagi anak. Ketiga, orang tua yang tidak menikah lagi setelah bercerai dan memfokuskan diri untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik.
“Paradigma psikologis sejauh ini selalu menyatakan bahwa perceraian orang tua tetap akan menjadi sumber stress pada anak dan tidak semua anak dapat memberikan respon stress yang positif. Respon stress yang negatif biasanya akan memunculkan perubahan perilaku yang negatif pula,” ujar Nurul.
Meski di beberapa kasus perceraian dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis anak, perceraian tak lantas menjadi satu-satunya jalan utama yang harus ditempuh orangtua saat terjadi konflik dengan pasangan. Keputusan untuk bercerai perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan dampak perceraian terhadap kondisi kesejahteraan psikologis anak.
Referensi : Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak
Dampak Negatif Perceraian pada Anak secara Psikologis dan Menurut Islam. Perceraian memang melibatkan hubungan antara suami dan istri. Namun, ternyata ada lho dampak negatif perceraian pada anak dari sisi psikologi dan Islam.
Sebetulnya perceraian adalah hal yang paling dihindari oleh pasangan yang sudah menikah dan dilarang oleh agama Islam.
Namun, tidak selamanya harapan menjadi kenyataan. Terkadang, di tengah perjalanan menjadi sebuah keluarga, badai datang dan menyebabkan perceraian.
Biasanya, keputusan ini diambil ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar yang bisa menyelesaikan permasalahan kedua.
Tidak hanya orangtua yang tersakiti, perceraian juga menyisakan trauma pada anak yang mungkin akan terus dibawanya hingga dewasa.
Lantas, apa saja dampak negatif perceraian pada anak dalam psikologis dan agama Islam? Yuk simak penjelasannya di bawah ini.
Saat terjadi perceraian, anak-anak pasti akan mengalami efek psikologis. Akan tetapi, stres yang dirasakan anak broken home berbeda-beda, tergantung pada usia, dan temperamen.
Efek psikologis perceraian pada anak kerap menjadi kekhawatiran orang tua, bahkan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa dampak negatif perceraian pada anak dalam hal psikologis, antara lain:
1. Prestasi Akademik Menurun
Sebuah penelitian ilmiah Lowa State University menunjukkan bahwa, usia anak saat menghadapi masa perceraian orang tua ternyata memberikan pengaruh berbeda pada pencapaian akademisnya lho, Moms.
Diketahui bahwa anak yang masih berusia di bawah 18 tahun saat orang tua bercerai memiliki kemungkinan meraih gelar sarjana 35% lebih rendah, bila dibandingkan dengan anak yang sudah berusia di atas 18 tahun saat melalui masa perceraian.
Selain karena berkurangnya waktu berkualitas dan bimbingan dari salah satu orang tua, perubahan kondisi finansial keluarga setelah perceraian juga menjadi faktor lain yang sering membawa dampak negatif perceraian pada anak dan menjadi hambatan anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Kehilangan Keinginan untuk Berinteraksi Sosial
Dampak negatif perceraian pada anak juga dapat memengaruhi hubungan sosial anak dengan lingkungan sekitarnya.
Akibat perceraian atau peran orangtua yang hilang, sebagian anak akan melepaskan rasa kegelisahan mereka dengan bertindak agresif.
Tindakan agresif yang bisa anak lakukan adalah perilaku bullying (perundungan). Jika orangtua membiarkannya, hal ini dapat memengaruhi hubungan anak dengan teman sebayanya.
. Anak akan Merasa Bersalah
Dampak negatif perceraian pada anak selanjutnya adalah anak akan selalu merasa bersalah selama hidupnya.
Pikiran anak-anak memang kerap kali belum matang, sehingga saat orang tua memutuskan untuk bercerai mereka akan merasa bahwa hal ini terjadi karenanya.
Mereka akan merasa sangat bersalah, apalagi jika anak masih berusia di bawah 12 tahun. Mereka tergolong sangat rapuh dalam menghadapi hal ini.
Anak akan merasa jika dunia mereka menjadi berantakan setelah kedua orang tua bercerai.
4. Mudah Terpengaruh Hal Negatif
Dampak negatif perceraian pada anak juga menyebabkan Si Kecil yang beranjak remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ditemuinya dalam pergaulan. Seperti merokok, minum alkohol, dan narkoba.
Hal ini disebabkan anak merasa tidak lagi diperhatikan oleh orang tuanya yang sibuk dengan masalah rumah tangga.
Terlebih, jika perceraian melalui proses yang tidak mudah sehingga masing-masing orangtua membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri sehingga mereka mengabaikan anak-anaknya.
5. Menjadi Lebih Posesif
Dampak negatif perceraian pada anak terhadap anak akan membawa mereka lebih posesif dalam lingkungan pertemanan atau percintaan.
Hal ini karena anak broken home secara emosional lebih haus kasih sayang karena tidak mereka dapatkan dari keluarganya. Selain itu, anak broken home juga cenderung memiliki rasa cemburu yang berlebihan pada orang di sekitarnya.
6. Sulit Percaya dengan Orang Lain
Melansir International E-journal of Advances in Social Sciences menunjukkan bawah, anak broken home akan sulit percaya dengan orang lain dan akan selalu merasa bahwa ia sedang dibohongi.
Perasaan sulit menaruh kepercayaan pada orang lain ini dapat menyebabkan anak mudah frustrasi dan sering berkecil hati saat berhubungan dengan orang lain.
Dalam agama Islam, pernikahan adalah ikatan suci tidak hanya pada manusia tetapi juga dengan Allah SWT. Karenanya pernikahan dianggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
Tetapi, tidak semua mahligai rumah tangga berjalan sesuai rencana. Banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena berbagai alasan.
Padahal, Allah SWT sangat membenci perceraian dua orang muslim, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Dikutip dari Azislam, Rasulullah SAW mengatakan,
"Dari semua tindakan yang sah, yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian."
Allah SWT membenci perceraian karena banyak alasan. Bukan hanya merugikan bagi suami dan istri yang bercerai, melainkan bagi anak-anak yang mengalaminya.
Orang yang paling menderita karena perceraian adalah anak-anak. Perceraian orang tua dapat memengaruhi mereka sampai dewasa, dan bukan tidak mungkin anak memiliki rasa trauma.
Berikut ini dampak negatif perceraian pada anak menurut Islam.
7. Membuat Anak Stres
Dampak negatif perceraian pada anak, tanpa disadari anak akan merasa bahwa dia adalah penyebab orang tuanya bercerai dan mereka juga merasakan tanggung jawab untuk membuat orang tuanya kembali lagi.
Selain itu, akan akan merasa orang tuanya tidak lagi menyayanginya.
Perasaan inilah yang akhirnya membuat anak menjadi stres, yang akhirnya mengarah pada pikiran negatif.
8. Mengalami Kesedihan Akut
Jika anak sudah cukup dewasa untuk memahami apa arti perceraian, dampak negatif perceraian pada anak, mereka akan merasakan kesedihan yang akut, setelah mengetahui bahwa orang tua mereka tidak lagi bersama.
Perasaan ini bahkan bisa berujung pada depresi dini, dan menyebabkan kesedihan dalam waktu yang lama.
9. Perubahan Suasana Hati yang Parah
Dampak negatif perceraian pada anak, Si Kecil tidak lagi merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Karenanya, perubahan suasana hati cenderung dialami oleh anak.
Mereka juga menarik diri dari lingkungannya dan memilih untuk tidak berbicara dengan siapapun.
Meskipun ada pula anak yang menjadi overacting untuk mencari perhatian orang disekitarnya.
10. Kehilangan Fokus dalam Beraktivitas
Karena anak lebih bergantung pada orang tuanya, dampak negatif perceraian pada anak membuat mereka mudah kehilangan fokus untuk melakukan kegiatan apapun.
Anak akan mudah cemas, tegang, gugup, dan merasa sulit untuk berkonsentrasi pada hampir semua hal, terutama dalam belajar.
Mereka juga akan kehilangan minat pada kegiatan apa pun yang membuat hatinya senang.
11. Menimbulkan Masalah Perilaku
Anak mungkin akan menjadi pribadi yang emosional, antisosial, mudah kehilangan kesabaran, dan memiliki perilaku menyerang sebagai dampak negatif perceraian pada anak. Ini juga menjadi dampak perceraian orang tua.
12. Depresi
Depresi tidak mengenal usia. Bahkan anak-anak kecil bisa merasakan depresi saat mereka merasa sangat sedih atas dampak negatif perceraian pada anak.
Risiko depresi ini lebih tinggi pada anak yang menyaksikan perceraian dan mengerti apa artinya.
Menurut banyak penelitian, perceraian orang tua adalah adalah satu faktor penyebab seseorang memiliki gangguan bipolar.
Selain itu, pada balita dan anak-anak prasekolah antara usia 18 bulan dan 6 tahun menunjukkan rasa depresi dengan kembali ke perilaku seperti menempel, mengompol, mengisap jempol, dan amarah.
Referensi : Dampak Negatif Perceraian pada Anak secara Psikologis dan Menurut Islam
Perceraian dapat membawa beberapa jenis emosi untuk sebuah keluarga. Seperti perasaan kehilangan, kemarahan, kebingungan, kegelisahan, dan banyak lainnya. Hal inilah yang kemudian dapat membuat anak merasa kewalahan dan sensitif secara emosional. Anak-anak membutuhkan jalan keluar untuk emosi mereka.Perceraian dapat membawa beberapa jenis emosi untuk sebuah keluarga. Seperti perasaan kehilangan, kemarahan, kebingungan, kegelisahan, dan banyak lainnya. Hal inilah yang kemudian dapat membuat anak merasa kewalahan dan sensitif secara emosional. Anak-anak membutuhkan jalan keluar untuk emosi mereka.
Efek Psikologis dan Dampak Perceraian Terhadap Anak
Saat terjadi perceraian, anak-anak pasti akan mengalami efek psikologis. Akan tetapi, stres yang dirasakan anak broken home berbeda-beda, tergantung pada usia, dan temperamen. Efek psikologis perceraian pada anak kerap menjadi kekhawatiran orang tua, bahkan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Mereka umumnya khawatir keputusannya berdampak pada kondisi kejiwaan anak hingga masa dewasa. Namun, beberapa anak bisa pulih dari stres akibat perceraian meskipun tergantung pada pribadi masing-masing. Dalam sebuah penelitian, setahun atau dua tahun pertama adalah masa paling berat untuk anak.
Mereka cenderung mengalami kesulitan, kemarahan, kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap orang tua, demikian dilansir laman Very Well Familly. Namun, ada pula anak yang merasa lega, karena tak lagi harus mendengarkan pertengkaran orang tua atau kekerasan lainnya. Ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi efek psikologis negatif pada anak. Beberapa strategi pengasuhan yang suportif dapat membantu anak menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.
Penyesuaian diri dan perubahan rutinitas harian anak, akan membantu membuatnya merasa nyaman kembali. Namun, ada juga anak yang tidak bisa kembali ke ‘normal’. Persentase kecil anak akan mengalami masalah berkelanjutan, yang bisa berlanjut seumur hidup.
Efek psikologis pada anak broken home
Beberapa masalah bisa dialami oleh anak korban perceraian, berikut di antaranya seperti dikutip dari laman Family Means:
Prestasi akademik menurun Perceraian pasti berat dirasakan oleh semua anggota keluarga, termasuk pada anak. Perubahan dinamis yang mereka rasakan, akan menimbulkan kebingungan dan teralihkan dari fokus belajar. Akibatnya prestasi akademik di sekolah menurun.
Kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial Studi mengungkap bahwa perceraian berdampak pada kehidupan sosial anak. Mereka sering sulit terhubung dengan orang lain, dan akhirnya kehilangan keinginan untuk interaksi sosial. Anak juga bisa merasa tidak nyaman dan merasa sendiri.
Sulit beradaptasi dengan perubahan Perubahan yang tiba-tiba seperti rumah baru, orang baru, lingkungan baru, sekolah baru usai perceraian kadang membuat anak kesulitan beradaptasi.
Sensitif secara emosi Anak bisa lebih sensitif secara emosi. Berbagai perubahan emosional yang ia alami dalam masa transisi seperti marah, kehilangan, bingung, cemas, dan lainnya kadang sulit dimengerti olehnya. Anak perlu seseorang untuk memahami semua perasaan yang ia rasakan, seorang teman bicara, yang mendengarkan keluhannya. Dengan begitu anak dapat memproses semua emosi itu dengan baik, dan melewatinya.
Sensitif secara emosi Anak bisa lebih sensitif secara emosi. Berbagai perubahan emosional yang ia alami dalam masa transisi seperti marah, kehilangan, bingung, cemas, dan lainnya kadang sulit dimengerti olehnya. Anak perlu seseorang untuk memahami semua perasaan yang ia rasakan, seorang teman bicara, yang mendengarkan keluhannya. Dengan begitu anak dapat memproses semua emosi itu dengan baik, dan melewatinya.
Marah Anak bisa memendam kemarahan pada salah satu orang tua, atau keduanya. Ia bisa juga marah pada dirinya sendiri, teman, atau lainnya. Ini terjadi karena ia tidak tahu bagaimana merespons kondisi keluarga mereka. Dalam kasus umum, kemarahan ini akan mereda sendiri dalam waktu beberapa pekan. Pada kasus langka, kemarahan bisa bertahan hingga dewasa.
Merasa bersalah Beberapa anak merasa bersalah dan mengira perceraian orang tuanya disebabkan oleh dirinya.
Awal dari perilaku merusak Pada sebagian kecil anak, konflik yang ia rasakan dan tidak terselesaikan adalah awal dari perilaku merusak yang kelak bisa terjadi. Peneliti mengungkap anak dengan keluarga broken home dapat berpartisipasi dalam kejahatan 20 tahun kemudian. Atau menjadi pemberontak melalui perilaku merusak juga pecandu.
Masalah kesehatan Stres yang dialami saat anak masih usia dini berpengaruh pada masalah kesehatannya. Insomnia dan depresi juga jadi salah satu masalah yang mungkin dialami.
Kehilangan keinginan untuk menikah Anak korban perceraian dapat juga kehilangan kepercayaan pada lembaga pernikahan, dan tak ada keinginan untuk menjalin hubungan serius. Atau jika menikah maka presentase bercerai lebih besar.
Referensi : Efek Psikologis dan Dampak Perceraian Terhadap Anak
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .Demikian juga disebutkan dalam pasal 1 UU. No.1/1974 bahwa , perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , tujuan tersebut sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Tentu jika masing-masing pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan tersebut maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami istri ,anak-anak dari perkawinan orang tuanya, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara
Ternyata untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan tersebut diatas tidaklah mudah , padahal menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami istri tatkala mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak sampai ke tujuan perkawinan dan Seharusnya sebuah rumah tangga itu dapat dibangun sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang sakinah, mawaddah dan rahmah bahkan sampai salah satu pihak ada yang meninggal dunia.
Namun faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama cerai gugat, dengan berbagai alasan yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, dan dengan alasan perceraian yang tidak ditemukan dalam aturan perundangan itu Hakim dituntut sensitifitasnya untuk menginterpretasikan alasan-alasan perceraian tersebut . hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencari jalan terbaik bila terjadi konflik suami istri dalam rumah tangganya yang lazim dikenal dengan istilah terjadi “perselisihan dan pertengkaran” yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk menuju perdamaian dan bukan membawanya ke Pengadilan, karena hasil musyawarah yang berakhir dengan damai akan lebih baik hasilnya. Ibarat sebuah rumah yang pintunya rusak atau gentengnya bocor maka pintu tersebut harus diganti dengan yang baru atau diperbaikinya . Demikian juga dengan genteng yang bocor harus diganti dengan genteng yang masih baik , dan bukan merobohkan atau menghancurkan bangunan rumah tersebut. Kalau yang terjadi adalah menyelessaikan masalah dengan menghancurkan rumah maka akibatnya semua barang yang ada dalam rumah tersebut menjadi rusak dan tidak berguna lagi, penyelesaian seperti diatas dapat diterapkan pada kasus dalam rumah tangga yang sedang dilanda konflik , termasuk anak-anak dan masa depannya akan hancur akibat ke egoisan orang tuanya. Itulah sebuah gambaran penyelesaian yang salah dan ini banyak dilakukan oleh suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Semestinya dicarikan solusinya dan diselesaikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya . Bukan dengan cara menghancurkan bangunan rumah tangganya dengan cara mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama yang berakhir dengan perceraian.
Perceraian , kalaupun itu terjadi adalah sebagai pintu dharurat, jalan terakhir , karena perceraian walaupun dibolehkan akan tetapi perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan langit dan arsy sangat terguncang karena ada suami istri yang bercerai. Semestinya dapat diminimalisir bibir-bibit perselisihan dan pertengkaran tanpa mengorbankan bangunan rumah tangga yang sudah dilaluinya dengan susah sama susah dan senang sama senang selama bertahun- tahun , bahkan sudah puluhan tahun. Ibarat panas setahun dihapus hujan sehari.
Permasalahan
Berpijak dari judul diatas, maka yang menjadi masalah adalah : Sejauh mana sensitifitas Hakim dalam menginterpretasikan alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan kaitannya dengan peraturan perundangan lainnya. Dari permasalahan diatas, penulis akan berusaha menganalisa alasan –alasan perceraian yang selengkapnya dibahas dalam bab III tulisan ini.
Cerai Talak dan Cerai Gugat.
Di Indonesia berdasarkan UU.No.1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang pelaksanaan UU.No.1/1974 dan Instruksi Presiden RI. ( Inpres ) No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ada 2 istilah dalam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah inisiatif yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama datang dari pihak suami , karenanya suami disebut sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon , sedangkan cerai gugat adalah inisiatif yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama datang dari pihak istri, karenanya istri disebut sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat dan akibat cerai talak maupun akibat cerai gugat menjadi pembahasan tersendiri yang tidak mungkin termuat dalam tulisan ini.
Tatacara perceraian :
Untuk cerai talak, pasal 66 UU. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon , kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
Dalam hal termhon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri , maka permohonan diajukan kepda Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 diatas memuat :
Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami, dan termohon yaitu istri.
Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.
Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian , istri dapat mengajukan rekonpensi mengenai nafkah anak, nakah madliyah, nafkah iddah, mut’ah, sedangkan harta bersama dan hadlonah sebaiknya diajukan dalam perkara tersendiri.
Untuk cerai gugat, pasal 73 UU. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsugkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Suami / istri dapat mengajukan gugat provisi
Suami dalam permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga istri dalam gugatan rekonpensinya dapat mengajukan permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam pasal 24 P.P. No.9/1975 yaitu :
Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
Selama berlangsungnya gugatan perceraian , atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
Suami / istri dapat mengkumulasikan gugatan cerai dengan gugatan lainnya.
Pasal 66 UU. No.50/2009 tentang perubahan kedua atas UU.No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan , demikian juga dalam pasal 86 UU. No. 50/2009 menyebutkan : Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak , nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Agar proses perceraian tidak memakan waktu yang lama sebaiknya gugatan selain perceraian diajukan setelah perkara perceraian putus dan berkekuatan hukum tetap, kemudian gugatan –gugatan lainnya diajukan menjadi perkara tersendiri seperti : tentang pembagian harta bersama, penguasaan anak dan lainnya agar tidak menghambat proses perceraiannya, pemisahan perkara perceraian dengan gugatan lainnya ini telah dibenarkan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana suratnya Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang penjelasan pasal 86 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , yang tujuannya untuk kelancaran proses perceraian tidak dihambat oleh gugatan lainnya yang bersifat gugatan kumulasi tersebut.
Gugatan harta bersama, dalam praktek peradilan ditemukan banyak kendala yang terkait dengan rahasia Bank apabila harta bersama tersebut berupa uang dalam rekening giro, tabungan atau deposito di Bank tertentu atas nama suami atau istri. Suami atau istri yang mendalilkan istrinya atau suaminya mempunyai rekening giro, tabungan atau deposito pada Bank tertentu akan mengalami kesulitan dalam pembuktian, karena yang dapat mengakses saldo rekening giro, tabungan dan deposito tersebut hanya pihak suami atau istri yang memiliki rekening giro, tabungan atau deposito ( Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI. 2009 hal.221 ). Selama ini perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terutama perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama sering berlarut-larut waktu, tenaga, pikiran, biaya yang tidak sedikit dan tidak tercapai asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.
Alasan Perceraian
Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan ( Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , untuk selanjutnya disingkat UU No.1/1974 ) .
Selanjutnya pasal 39 UU.No.1/1974 menyebutkan :
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Tatacara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) .
Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).
Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu :
Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) .
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam) .
Jadi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “ pecahnya rumah tangga ( broken marriage ) “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “ matri monial guilt “ akan tetapi broken marriage ( pecahnya rumah tangga ) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
Alasan a s/d h tersebut adalah bersifat alternatif , jika salah satu saja alasan telah terpenuhi maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan perceraiannya tetapi yang penting dicatat disini bahwa alasan –alasan a s/d h sekalipun telah terjadi namun tidak menyebabkan rumah tangganya berantakan dan masih hidup rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian . Karena itu untuk alasan – alasan a s/d h hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sehingga alasan-alasan a s/d h tersebut, baru berlaku efektif jika pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain alasan a s/d h merupakan alat bantu untuk mencapai pasal 39 ayat ( 2 ) UU.No. 1/1974 dan khusus alasan h ( Peralihan agama atau murtad ) penulis berpendapat bahwa rukun atau tidak rukun kalau sudah murtad tidak perlu dicari ada harapan bisa rukun atau tidak dalam rumah tangganya. Karena bertentangan dengan prinsip aqidah Islam, apalagi kalau kawin cerai-kawin cerai dan sudah beberapa kali murtad.
Dalam Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan organic lainnya disebutkan tentang beberapa alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam makalah ini penulis akan menjelaskan dan mengungkap secara tuntas yang menjadi penyebab dari alasan perceraian serta menganalisanya, dengan demikian akan dapat diketahui latar belakang penyebab perceraian yang terjadi selama ini dan juga berdasar pada pengalaman penulis sebagai praktisi hukum dalam menangani perkara-perkara perdata Islam khususnya tentang perceraian yang unik, menarik. Unik karena terkadang dari persoalan yang sepele tapi dijadikan sebab perceraian. Menarik karena dengan menganalisa yang menjadi penyebab perceraian antara satu orang dengan lainnya tidak sama, kalaupun ada yang sama itupun dari sebab yang berbeda dan alasan boleh sama tetapi dari penyebab yang berbeda.
Perceraian terjadi dengan alasan pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 , jo. Pasal 19 (a) PP. No. 9/1975, jo. Pasal 116 huruf a KHI).
Kalimat salah satu pihak berbuat zina dapat menjadi alasan perceraian .Zina adalah bentuk penyaluran biologis yang dilarang dalam agama Islam dan termasuk perbuatan yang haram dimana pelakunya akan mendapat siksa jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan Allah SWT. Akan mengampuninya setelah ia bertaubat dengan sebenar-benarnya ( taubatan nashuha). Berbuat zina disamping perbuatan yang hina, juga akan menurunkan martabat dan citra pelakunya ditengah masyarakat , disamping itu jika salah satu pasangan suami istri berbuat zina akan membuat marah salah satu pasangannya dan berlanjut pada pengungkitan perbuatan zina yang berkepanjangan, barang kali dalam benak suami yang istrinya berzina atau istri yang suaminya berbuat zina dengan orang lain akan bertanya -tanya, mengapa pasangan hidup saya berbuat zina, mengapa ia sudah tidak setia lagi pada saya apa salah saya dan apa kekurangan saya dan banyak pertanyaan lain yang berkecamuk dihati pasangannya , sehingga membuat hati orang yang pasangan hidupnya berzina menjadi hancur berkeping-keping sehingga semakin lengkaplah segala penderitaan pasangan hidupnya .
Sedikit uraian diatas dan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan sekali saja berbuat zina, cukup menjadi alasan perceraian. Karena akibat buruk yang ditimbulkan dari berbuat zina sangat besar dan kata “ zina “ tidak didahului dengan kata “pe”. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dilakukan hanya sekali berbuat zina sudah cukup dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
Sedangkan alasan atau menjadi “pemabuk, pemadat, penjudi” ,membutuhkan pengulangan perbuatan karena kata mabuk,madat dan judi didahului oleh kata “pe” , ini menunjukan bahwa harus ada perbuatan yang secara berulang-ulang/sering , sehingga berbuat mabuk, madat dan judi yang baru satu kali dilakukan kiranya belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.Jadi karena seringnya perbuatan tersebut dilakukan maka orang yang sering mabuk disebut pemabuk, orang yang sering madat disebut pemadat dan orang yang sering melakukan judi disebut penjudi.
Tentang alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal pasal 19 huruf a PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 , jo. Pasal 19 (a) PP. No. 9/1975, jo. Pasal 116 huruf a KHI), diakhiri dengan kalimat yang berbunyi : dan lain sebagaimanya yang sukar disembuhkan . dengan kalimat yang demikian ini hakim diberi kebebasan untuk membuat penilaian tentang hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan perceraian selain yang telah terurai diatas yaitu diluar alasan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi.
Berdasarkan dari kalimat “ dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, maka ada hal yang dimungkinkan untuk perluasan alasan perceraian yang tidak kalah kejinya dibandingkan dengan berbuat zina seperti liwath ( homo seks ), sahaq ( lesbian ), bestiality ( menyetubuhi binatang), oral seks dengan pihak lain , semua perbuatan diatas menurut penulis juga dapat dijadikan alasan perceraian, karena tingkat kekejiannya sama dengan berbuat zina sehingga meskipun untuk alasan perceraian ditujukan pada hal-hal yang sukar disembuhkan , tetapi khusus untuk perluasan alasan diatas tidak perlu dilakukan berulang-ulang /sering tetapi dengan sekali saja perbuatan tersebut dilakukan sudah cukup untuk dapat dijadikan alasan perceraian walaupun sekali diperbuat.
Dengan perluasan alasan seperti diatas sebagai alasan perceraian, maka jika terdapat kasus perceraian dengan alasan pada hal-hal diatas , tidak perlu lagi dipaksanakn menformulasikan kearah perselisihan dan pertengkaran yang ditunjuk leh pasal 19 huruf f PP. No. 9/1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI tetapi sebaliknya dapat mencukupkan dengan menunjuk pasal-pasal alasan perceraian sebagaiamana tercantum dalam angka 1 tersebut. Dan kalau memang terdapat alasan No. 1 telah terbukti serta terbukti pula ada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan perceraian angka 6, maka tidak ada salahnya disamping menunjuk ketentuan angka 1 juga menunjuk ketentuan pasal tentang perselisihan dan pertengkaran yang termuat dalam angka 6.
Sedangkan untuk perluasan ( ektensif ) dari kalimat menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, menurut penulis sangat luas dan bahkan akibatnya lebih parah dibandingkan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, perluasan tersebut antara lain meliputi : menjadi penipu, perampok, pencuri, pembunuh, pemeras, penodong , pencopet, penadah barang curian dan lain sebagainya , tidaklah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipastikan lebih baik dari pada menjadi pemabuk, Pemadat dan penjudi, sehingga terhalang untuk dapat dimasukkan sebagai alasan perceraian.
Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
Kalimat diatas harus ada syatrat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu :
Sekurang-kurangnya selama 2 tahun, Berturut-turut. c. Tanpa izin pihak lain , d. Tanpa alasan yang sah.
Ke empat syarat diatas bersifat komulatif, artinya ke empat syarat tersebut harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian . Adapun untuk merinci meninggalkan pihak lain seperti :
Kurang dari dua tahun, 2 . berturut-turut , 3 . tanpa izin pihak lain , 4. tanpa alasan yang sah
1 Kurang dari dua tahun , 2 tidak berturut-turut , 3. tanpa izin pihak lain , 4. tanpa alasan yang sah.
1 kurang dari dua tahun, tidak berturut-turut, 3 . ada izin pihak lain, 4. tanpa alasan yang sah.
1 kurang dari dua tahun, tidak berturut-turut, 3. ada izin pihak lain, 4. ada alasan yang sah.
1 Selama dua tahun, 2 tidak berturut-turut , 3 tanpa izin pihak lain, 4 tanpa alasan yang sah.
1 Selama dua tahun, tidak berturut-turut, 3. ada izin pihak lain
4 ada alasan yang sah.
1 Selama dua tahun, 2. berturut-turut, 3 tanpa izin pihak lain, 4 ada alasan yang sah.
1 Selama dua tahun, 2 tidak berturut-turut, 3 ada izin pihak lain , 4 tanpa alasan yang sah.
1 Selama dua tahun, 2 berturut-turut, 3 ada izin pihak lain, 4 tanpa alasan yang sah
Alasan a s/d i menurut penulis tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena tidak bersifat komulatif .
Alasan perceraian sebagaimana angka 2 diatas, diakhiri dengan kalimat yang berbunyi : atau karena hal lain diluar kemampuannya. Kalimat demikian ini memberi isyarat adanya kelonggaran hakim untuk memberikan interpretasinya atau kemungkinan lain bahwa meninggalkan pihak lain dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat komulatif sekuang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut.
Ada sekelompok orang yang terdiri dari suami istri sedang mengadakan study tour ke kota tertentu, ternyata saat ia terpisah dari rombongan , ia diculik seseorang yang memang sudah/belum mengenalnya karena orang yang diculik sudah dikenal dan dikuasainya, sehingga sebenarnya suami/istri tidak ingin meninggalkan pihak lain tetapi karena diculik maka terpaksa meninggalkan pihak lain. Karena itu perbuatan meninggalkan pihak lain tersebut bukan atas kehendaknya tetapi karena hal lain diluar kemampuannya. Kasus lain misalnya salah satu suami/istri sedang pergi berburu ke hutan yang belum pernah dijamahnya dan ternyata ia tersesat ditengah hutan belantara dan semakin jauh dari rumahnya , padahal ia telah berusaha untuk mencari tahu dengan berbagai cara secara maksimal tetapi malah semakin tersesat dihutan tersebut. Karena itu dalam hal yanag demikian ini ia telah meninggalkan pihak lain disebabkan sesuatu hal lain berada diluar kemampuannya.
Termasuk menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada awalnya rutin memberi kabar tentang dirinya kepada pasangannya tetapi lambat laun tak ada kabar beritanya yang mungkin akses disana sengaja di putus oleh majikannya dengan cara disekap dan ditempatkan pada kamar khusus yang orang ain tidak tahu sehingga ia tidak dapat member kabar sebagaimana pada awal ia bekerja, maka dalam hal yang demikian ia meninggalkan pihak lain disebabkan sesuatu hal yang berada diluar kemampuannya.
Menghadapi sesuatu hal lain diluar kemampuannya memang disatu sisi memberikan kebebasan hakim untuk berinterpretasi sesuai dengan keyakinannya akan tetapi interpretasi alasan perceraian tersebut harus tetap mengacu kepada muara yang berujung pada sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .Kalau ternyata sesuatu hal lain diluar kemampuannya tidak mengacu pada muara tersebut dan rumah tangganya tenang-tenang dan tentram saja maka hakim tidak layak menggunakan interpretasinya , karena mungkin ia masih mau menunggu suatu saat suami/istrinya akan pulang atau karena bekal yang ditinggalkan suami masih banyak untuk persiapan beberapa tahun ke depannya sehingga tidak menjadikan persoalan bagi orang yang ditinggalkan oleh salah satu pasangannya dalam waktu yang lebih lama.
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
Salah satu dari suami/istri yang telah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis 5 tahun penjara atau lebih, maka dapat disimpulkan disini bahwa begitu salah satu pihak mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikannya sebagai alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut.
Kemudian alasan perceraian no. 3 diatas diakhiri dengan kalimat setelah perkawinan berlangsung , ini mengandung pengertian bahwa hukuman penjara selama lima tahun atau lebih tersebut sekalipun suami istri masih pengantin baru dan hukuman belum dijalani tetapi ia sudah mendapatkan resmi salinan putusan dari Pengadilan yang memutusnya maka resmi salinan putusan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang pengadilan.
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
Alasan perceraian nomor 4 diatas , untuk mencermati dan memahaminya sepenuhnya diserahkan kepada hakim, hakim diberikan keleluasaan maupun kebebasannya dalam menginterpretasi maupun memberikan penilaian apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak termasuk katagori membahayakan pihak lain atau tidak , bahkan hakim dalam urusan yang menyangkut rumah tangga yang berujung pada perceraian dengan alasan nomor 4 diatas dalam hal ini hakim dituntut sensitifitasnya dan menghubungkannya dengan ketentuan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Salah satu contoh disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu : setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Kata Penelantaran sama sekali tidak disebut didalam alasan perceraian akan tetapi pengaruh dari akibat penelantaran baik dilakukan suami atau istri akan berdampak buruk dan berujung perceraian
Menurut R. Sugandi dalam buku KUHP dengan penjelasannya halaman 366 yang mengutip dari yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Menurut pengertian ini maka perbuatan yang dilakukan salah satu pihak suami/istri yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit berat atau luka berat dapat dikatagorikan sebagai penganiayaan berat, oleh karena undang –undang tidak menegaskan arti yang sesungguhnya dari kalimat penganiayaan berat tersebut maka hakim diberi keleluasaan untuk menilainya apakah perbuatan salah satu pihak itu termasuk penganiayaan berat atau tidak.
Menurutnya, yurisprudensi tampaknya membedakan rasa tidak enak dengan rasa sakit, tetapi mungkin yanag dikehendaki dengan sebutan rasa tidak enak yaitu perasaan hati atau sakit hati, sedangkan yang dikehendaki dengan sebutan rasa sakit yaitu sakit fisik. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa penganiayaan bisa berupa penganiayaan psyikis dan penganiayaan pysik atau penganiayaan psyikis saja atau pysik saja, atau kedua-duanya dan apalagi sakitnya dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Menurut penulis, sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa suatu kasus layak untuk menggunakan dalil qiyas agar suatu kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain dalam hubungannya dengan sakit hati (psyikis ) ternyata banyak ragamnya mulai dari ejekan, hinaan, caci maki yang sangat keterlaluan (meskipun ejekan, hinaan, caci maki sulit untuk dibuktikan ) akan tetapi mengakibatkan amat tertekan hatinya hingga mengalami stress bahakan stroke menimpa pihak lainnya, maka hal-hal yang demikian ini patut dikatagorikan sebagai penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain sebab stress berat dapat mengakibatkan kematian.
Tentang sakit pysik yang berat, seperti menendang, menempeleng, memukul , menusuk dengan senjata tajam yang menyebabkan luka parah , menyulut badan dengan api atau menjerat dengan tali yang menyebabkan pihak lain tidak berdaya, sehingga menimbulkan rasa sakit berat sekalipun tidak menyebabkan luka. Jadi untuk mengukur dan menilai apakah perbuatan salah satu pihak itu membahayakan pihak lain atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.
Alasan perceraian sebagaimana diuraikan diatas hanya sebagai alat bantu yang harus bermuara kepada terjadinya ketidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga.
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
Kalau dicermati bunyi kalimat diatas akan segera tampak bahwa cacat badan atau penyakit itu baru bisa dijadikan alasan perceraian jika sudah membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sebagaimana uraian dalam angka 4 diatas, disini juga tersirat bahwa penyakit bisa berupa penyakit jasmani dan rohani ( penyakit pysik dan mental ) yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Seorang suami sehat jasmani tetapi punya kebiasaan buruk, malas bekerja atau sifat buruk lainnya yang mengakibatkan beban pekerjaan beralih kepada istrinya, ia mengandalkan penghasilan dari istrinya, sehingga suami tidak sedikitpun menghidupi istri untuk memberi nafkah kepadanya sehingga kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri tidak terlaksana , maka malas dalam hal ini masuk katagori penyakit rohani yang membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.
Demikian juga jika perangai atau akhlaq istri sangat buruk yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri untuk berbakti lahir batin terhadap suaminya, maka hal demikian juga layak dikatagorikan sebagai penyakit rohani , karenanya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian .
Adapun tentang salah satu pihak mendapat cacat badan , seperti suami atau istri yang mengalami kecelakaan sehingga salah satu tangan atau kakinya mengharuskan diamputasi sehingga menjadi cacat dan dengan diamputasi tersebut berakibat suami atau istri beakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka dapat diajadikan sebagai alasan perceraian. Demikian juga termasuk penyakit berat lainnya atau gangguan fungsi alat kelamin, seperti inpotensi, stroke, gila, lumpuh, pendarahan terus menerus , kanker rahim, atau akibat de generative yang akut sehingga ginjal, jantung, dan sebagainya tidak berfungsi normal yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian .
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).
Kalimat nomor 6 tersebut diatas kalau dijabarkan kira-kira demikian bunyinya :
Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan perceraian.
Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga , tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus baik masih ada harapan atau tidak ada harapan lagi bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
Dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran dalam alasan perceraian angka 6 tersebut diatas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia , perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus ( halaman 1174 ) sedangkan pertengkaran adalah percekcokan, perdebatan , yang menurut penulis kedua kata tersebut adalah komulatif, yang menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran .
Oleh karena kehendak kalimat dalam angka 6 tersebut diatas adalah “ terus menerus “ maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikatagorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak. Semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu.
Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak , sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian angka 6 tersebut . Kalau begitu syarat terus menerus bukan harga mati bagi alasan perceraian karena faktanya banyak kasus suami istri yang tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi mereka tidak pernah berkumpul sebagai suami istri , karena begitu selesai akad nikah mereka langsung berpisah dan pulang kerumah masing-masing.perkawinan mereka karena ditangkap dan dipaksa untuk kawin, padahal maunya sama-sama hanya pacaran saja dan tidak menghendaki perkawinan, maka dalam hal ini penulis cenderung melihat latar belakang masing-masing pihak yang sebenarnya dan layak hakim menjatuhkan penilaian bahwa mereka sama-sama menghedaki perceraian dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, misalnya perkawinan baru seumur jagung , tidak pernah bertengkar apalagi terus menerus dan nyatanya memang tidak ada harapan untuk hidup rukin dalam rumah tangga, maka unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga itulah kuncinya, kalau memang hati nurani mengatakan suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dlam rumah tangga lalu apa perlunya mereka menunggu dulu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dan syarat lainnya yaitu terus menerus , kalau ini yang terjadi maka secara tidak langsung menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang berkepanjangan sehingga madlorotnya lebih banyak dari pada manfaatnya. Oleh karena itu untuk penerapan alasan perceraian angka 6 diatas diserahkan kepada penilaian hakim apalagi hakim dapat menerapkannya secara luwes, fleksibel adalah lebih bijaksana.
Ada perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam , tidak diperlihatkan dalam pertengkaran mulut atau kelihatan secara adu pysik tetapi suami istri tidak tegur sapa, tidak mau melayani suami atau istrinya dalam waktu yang lama, diam seribu bahasa atau hanya menangis ketika ditanyakan apa masalah yang sedang terjadi. Jadi begitu luasnya istilah perselisihan dan pertengkaran sehingga alasan ini mendominasi alasan perceraian di Indonesia.
Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) .
Tentang suami yang melanggar taklik talak , disini penulis mengutip pendapat Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum.dalam Mimbah Hukum No. 23 /VI/1995 halaman 68 s/d 90 pada pokoknya adalah :
Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dlam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan dating ( pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam ). Adapun sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut : ( dikutip dari buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama tahun 1989 ).
Sesudah akad nikah saya……bin……berjanji dengan sesungguh hati , bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama……..binti…..dengan baik ( mu’asyarah bil ma’ruf ) menurut ajaran syari’at agama Islam.
Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut :
Sewaktu-waktu saya :
Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,
Atau saya membiarkan ( tidak memperdulikan ) istri saya itu enam bulan lamanya,
Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,-( seribu rupiah ) sebagai ‘iwadl ( pengganti ) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya.
Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl ( pengganti ) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid ( BKM ) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam) .
Alasan perceraian angka 8 diatas sangat berlebihan ,yang seakan-akan suami atau istri atau salah satu darinya yang sudah murtad tetapi tidak menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga masih layak dipertahankan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena masih rukun. Pemahaman selanjutnya bahwa murtad yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.Oleh karena itu jika ketentuan angka 8 dipegangi apa adanya maka akan timbul konsekuensi hukum yaitu :
Bahwa suami atau istri yang beragama Islam boleh hidup dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri, dengan suami atau istrinya yang murtad, jika rumah tangga mereka masih rukun.
Bahwa suami atau istri yang beragama Islam boleh hidup dalam ikatan perkawinan dikala mereka sama-sama murtad, karena mereka masih rukun.
Untuk angka 1 tersebut diatas, disini akan penulis jelaskan bahwa jika salah satu dari suami atau istri murtad , lalu salah salah satu suami atau istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama , maka jika mereka tidak terbukti bahwa rumah tangganya tidak rukun tetapi masih kumpul serumah dan bahagia bersama pasangannya meskipun alasan perceraian tentang murtad terbukti, konsekuensi hukumnya tentu Pengadilan Agama harus menolak gugatan perceraiannya, artinya mereka masih hidup sebagai suami istri meskipun salah satunya murtad. Sedangkan untuk angka 2 diatas penjelasannya sama dengan angka satu, yang membedakan adalah kedua belah pihak suami atau istri sama-sama menghendaki murtad dan rumah tangganya tetap rukun.
Oleh karena itu menurut penulis , jika alasan nomor 8 tersebut ( pasal 116 h ) akan dipertahankan apa adanya akan berdampak negatif bagi masyarakat Islam karena tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus yang salah satu suami atau istri murtad, tetapi yang lebih tepat adalah diterapkan terhadap kasus yang suami istri yang sama-sama murtad. Akan tetapi kalau diterapkan pada kasus yang hanya salah satu dari suami atau istri yang murtad , maka lebih tepat kalimat yang berbunyi “ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, dihilangkan saja dari pasal 116 h. tersebut. Kalau pasal 116 h tidak dihilangkan berarti akan bertentangan dengan pasal 40 huruf c maupun pasal 44 Kompilasi Hukum Islam . Apa isi pasal 40 h tersebut, isinya adalah larangan bagi pria yang beragama Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam,demikian juga isi pasal 44 bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pemberlakuan pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam harus mendapat perhatian serius terutama pejabat yang melaksanakan perkawinan dan perceraian ( Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama) harus mampu menerapkan pasal tersebut dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Kompilasi Hukum Islam sangat menekankan adanya larangan pria Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam atau sebaliknya wanita yang beragama Islam dilarang kawin dengan pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam , meskipun dahulunya beragama Islam, karenanya mengapa ada kalimat “ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga “ dicantumkan dalam pasal 116 h tersebut. Jadi penulis berpendapat bahwa kalau salah satu dari suami atau istri murtad, maka tidak perlu lagi menunggu sampai rumah tangganya rukun atau tidak,karena pengakuan suami atau istri yang murtad sudah cukup menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, karenanya hakim harus mengabulkan gugatan perceraian atas alasan peralihan agama atau murtad diantara salah satu pihak atau keduanya tersebut.
Kehendak pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tidak lain adalah untuk mencegah agar orang Islam tidak hidup sebagai suami istri dengan orang yang tidak beragama Islam, yang meskipun untuk mencegah agar orang Islam tidak hidup sebagai suami istri dengan orang yang tidak beragama Islam dapat ditempuh melalui lembaga pembatalan perkawinan. Dengan menafsir pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad, dan ternyata murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan secara jelas dan tegas tidak dicantumkan dalam pasal 70, 71, maupun pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, semestinya dapat dicantumkan ke dalam salah satu pasal tentang pembatalan perkawinan tersebut.
Beberapa kasus yang masuk ke Pengadilan Agama di antara alasan perceraian salah satunya adalah murtad , terjadinya pacaran antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama terkadang menyebabkan salah satu pasangan menanggalkan agamanya demi cintanya untuk berusaha menjadikan pasangan itu sebagai istri atau suaminya, sehingga tatkala perkawinan telah dilangsungkan dan masing-masing telah menempuh kehidupan baru sebagai suami istri ternyata salah satu suami atau istri kembali ke agamanya semula ( murtad ) lalu menyebabkan salah satu pasangan itu kecewa dan mengambil langkah mengajuan perceraian dengan alasan murtad. Begitu telah terjadi perceraian , lagi-lagi yang menjadi korban adalah anak-anak dari perkawinan mereka yang masih kecil-kecil ada yang ikut ibunya , ada yang ikut bapaknya menjadi korban kemurtadan orang tuanya. Masalahnya belum selesai sampai disitu saja tetapi berlanjut hingga anak perempuannya mau menikah dimana anak perempuannya Islam sedangkan bapaknya non Islam. Otomatis bapak yang non Islam tak dapat menjadi wali bagi anak perempuannya yang Islam.
Jadi menurut penulis kalau terjadi awal perbuatan yang tidak baik, maka kelanjutannya akan menjadi tidak baik seperti orang yang melangsungkan perkawinan yang dimulai dengan beda agama, lalu terjadi perkawinan itu dilaksanakan , biasanya perbuatan hukum yang demikian tidak akan bertahan lama dan biasanya salah satu pihak akan kembali ke agamanya semula. Demikian juga setiap saat bisa saja terjadi konflik idiologis yang sewaktu-waktu akan terungkit dan meledak bagaikan bom waktu.
Dari tulisan yang telah penulis uraikan diatas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :
Bahwa alasan –alasan perceraian dalan pasal 19 No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus dikomulasikan dengan Undang-Undang terkait seperti UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundangan lainnya dan segala interpretasinya , adalah hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim dituntut mempunyai sensitifitas tinggi dalam menginterpretasikan alasa-alasan perceraian , dan tidak hanya berorientasi pada alasa-alasan yang termuat dalam Peraturan perundangan semata.
Referensi : Dampak Perceraian pasangan Suami & Anak
